Implikasi Hukum Pengaturan Syarat Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Keywords:
Surat, Edaran, Kedudukan, Implikasi, HukumAbstract
Surat Edaran Mahkamah Agung diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dalam penanganan perkara pada setiap pengadilan di bawah Mahkamah Agung, pada tahun 2018, diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memuat tentang ketentuan hingga syarat bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi alat bukti dalam perkara Tata Usaha Negara, padahal secara Harfiah, SEMA adalah edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrative dan secara Normatif, Mahkamah Agung tidak boleh mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak juga mengatur kekuatan alat pembuktian. Hal ini memunculkan ketidakpastian kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam prespektif ketatanegaraan Indonesia dan Implikasi Hukum pengaturan syarat putusan hakim peradilan Tata Usaha Negara.Downloads
Download data is not yet available.
Downloads
Published
2025-06-16
Issue
Section
Articles
License
Copyright (c) 2025 Juridische : Jurnal Penelitian Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.







